Kanwil BPN Aceh Gelar Rapat Pelaporan PEP 2026, Dorong Pemanfaatan Data Pertanahan untuk Pembangunan Daerah
Banda Aceh – Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh melaksanakan Rapat Pelaporan Kegiatan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan (PEP) Tahun Anggaran 2026, Jumat (9/10/2026), bertempat di Ruang Rapat Kanwil BPN Provinsi Aceh.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Asisten III Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Aceh Utara, Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara.
Rapat ini menjadi forum koordinasi dan pembahasan perkembangan kegiatan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan, khususnya terkait dinamika nilai tanah dan aktivitas transaksi jual beli tanah di Kabupaten Aceh Utara. Pembahasan tersebut juga mencakup keterkaitan data pertanahan dengan potensi penerimaan daerah serta arah pembangunan wilayah.
Melalui kegiatan ini, Kanwil BPN Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan data dan informasi pertanahan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Informasi mengenai perkembangan nilai tanah dan transaksi pertanahan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi ekonomi suatu wilayah.
Selain mendukung perencanaan pembangunan, penguatan pemanfaatan data pertanahan juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi peningkatan pendapatan daerah serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.
Sinergi antara Kanwil BPN Provinsi Aceh, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam memastikan data pertanahan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan potensi ekonomi daerah.
Melalui pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan Tahun Anggaran 2026, Kanwil BPN Provinsi Aceh terus mendorong pengelolaan dan pemanfaatan informasi pertanahan yang lebih berkualitas, sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan wilayah yang terarah, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.
