Hoaks Listyo Sigit: Prabowo Tak Minta Penjara Seumur Hidup

Hoaks Listyo Sigit yang beredar di Facebook menyatakan Presiden Prabowo Subianto meminta mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dipenjara seumur hidup atas kasus penyadapan. Klaim tersebut tidak benar, dan tim pemeriksa fakta Mafindo menyatakan hoaks Listyo Sigit itu salah.

Foto berisi klaim tersebut beredar dari akun Facebook bernama Aksara Nusa pada Selasa, 3 November 2026. Unggahan itu disertai narasi yang berbunyi, “PUTUSAN PRESIDEN RI LESTYO SIGIT DIPENJARA SEUMUR HIDUP Atas Tindak Pidana Penyadapan Nomor Prabowo Subianto”. Hingga Jumat, 6 November 2026, unggahan tersebut telah menuai 4 tanda suka dan dibagikan ulang 3 kali.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri klaim itu dengan memasukkan kata kunci terkait ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada pemberitaan tentang kasus dugaan penyadapan, tetapi tidak ada satu pun bukti yang mendukung klaim bahwa Prabowo meminta hukuman penjara seumur hidup.

Fakta di Balik Hoaks Listyo Sigit

Dalam pemberitaan yang ditemukan, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Ketiganya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Menurut Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, penyadapan diduga dilakukan pada 2025-2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi dan tanpa kepentingan penegakan hukum. Ketiganya dijerat Pasal 258 dan/atau Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Dikutip dari Sekretariat Kabinet RI pada Rabu, 4 November 2026, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal yang menyasar dirinya dan sejumlah tokoh lainnya. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah juga mengumumkan bahwa Prabowo telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Yang penting dipahami, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang. Kewenangan mengadili dan menjatuhkan putusan pidana berada pada lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif. Hingga saat ini, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Listyo Sigit bersalah maupun menjatuhkan hukuman dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.

Karena itu, klaim bahwa Prabowo meminta Listyo Sigit dipenjara seumur hidup adalah informasi yang salah dan menyesatkan. Masyarakat diimbau memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial. Baca juga: Snopes: Aturan Trump untuk Kongres Hoaks Lama Sejak 2009.

Apa poin penting dari berita ini?

• Hoaks Listyo Sigit beredar dari akun Facebook Aksara Nusa pada 3 November 2026.
• Klaim menyebut Prabowo meminta Listyo Sigit dipenjara seumur hidup atas kasus penyadapan.
• Mafindo menyatakan klaim itu salah setelah menelusuri pemberitaan terkait.
• Bareskrim menetapkan tiga tersangka dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
• Presiden tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana, karena kewenangan itu ada pada lembaga peradilan.