Menkes: Program ACT Jawab Tantangan Akses Layanan Kesehatan RI

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai sembilan program Advanced Clinical Training (ACT) yang disiapkan perguruan tinggi bagi dokter dapat membantu menjawab tantangan akses layanan kesehatan di Indonesia. Hal itu disampaikan pada Jumat, 30 Oktober 2026, di Jakarta, dalam Forum Nasional ke-2 Konsil Kesehatan Indonesia 2026.

Dalam pandangannya, seorang menteri kesehatan selalu berhadapan dengan tiga tekanan utama: akses, mutu dan keselamatan pasien, serta keterjangkauan biaya. Akses menjadi persoalan pertama, karena layanan kesehatan yang baik tidak ada artinya jika masyarakat sulit menjangkaunya, baik karena jarak, jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, maupun distribusi dokter spesialis yang tidak merata.

ACT hadir sebagai jawaban atas persoalan akses tersebut. Program ini disiapkan oleh perguruan tinggi bagi dokter, dengan tujuan memperluas ketersediaan layanan kesehatan yang bermutu. Dengan pelatihan klinis lanjutan yang terstruktur, dokter dapat meningkatkan kompetensinya dan menjangkau layanan yang selama ini masih terbatas.

Menkes juga menyoroti persoalan lain yang membebani sistem kesehatan: harga layanan kesehatan dan industri kesehatan yang tidak transparan. Ketidakjelasan harga membuat masyarakat sulit memperkirakan biaya, dan membuat upaya menjaga keterjangkauan menjadi lebih berat. Transparansi, dalam pandangan ini, menjadi bagian dari pembenahan yang tidak kalah penting dari penambahan jumlah dokter.

Ia pun memuji inisiatif Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dalam memperluas akses layanan kesehatan. Menurutnya, dasar hukum untuk pelatihan ACT akan segera disiapkan, sehingga program ini memiliki pijakan yang jelas untuk berjalan. Selain itu, Menkes mendorong adanya pengakuan dan penghargaan bagi pihak yang paling murah hati dalam berbagi ilmu, karena kemajuan layanan kesehatan sangat bergantung pada kemauan para senior untuk membimbing generasi berikutnya.

Ketua KKI, drg. Arianti Anaya, menjelaskan posisi ACT dengan perumpamaan yang mudah dipahami. ACT diibaratkan seperti fellowship bagi dokter spesialis yang hendak menjadi subspesialis, dengan perbedaan penting: ACT diperuntukkan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan non-spesialis. Karena itu, pelatihan yang terstruktur dan terstandar menjadi kebutuhan, agar kesenjangan kompetensi dapat ditutup secara sistematis, bukan sekadar mengandalkan pengalaman kerja semata.

Jika program ini berjalan sesuai rencana, dampaknya diharapkan terasa di dua sisi. Di sisi tenaga kesehatan, kompetensi meningkat secara terukur. Di sisi masyarakat, akses terhadap layanan yang bermutu menjadi lebih luas, terutama di daerah-daerah yang selama ini kekurangan dokter dengan keahlian tertentu. ACT, dengan demikian, bukan sekadar program pelatihan, melainkan jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kesiapan tenaga kesehatan Indonesia.

Apa poin penting dari berita ini?

• Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai sembilan program Advanced Clinical Training (ACT) yang disiapkan perguruan tinggi bagi dokter dapat membantu menjawab tantangan akses layanan kesehatan Indonesia.
• Tekanan utama yang dihadapi menteri kesehatan adalah akses, mutu dan keselamatan pasien, serta keterjangkauan biaya, ditambah harga layanan dan industri kesehatan yang tidak transparan.
• Menkes memuji inisiatif Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan menyebut dasar hukum pelatihan ACT akan segera disiapkan.
• Ketua KKI drg. Arianti Anaya mengibaratkan ACT seperti fellowship bagi spesialis yang menjadi subspesialis, tetapi diperuntukkan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan non-spesialis, sehingga pelatihan terstruktur dan terstandar dibutuhkan untuk menutup kesenjangan kompetensi.