LPSK Lindungi Saksi Penyadapan, Telaah Permohonan Polri
LPSK lindungi saksi kasus penyadapan tengah ditelaah. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) kini menelaah permohonan dari Polri berkaitan dengan permintaan perlindungan terhadap enam orang saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Kami masih melakukan penelaahan,” ujar Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (8/11). Susi tidak bisa memberikan informasi perihal enam saksi yang dimintakan perlindungan tersebut. “Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi,” ungkap dia.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri baru saja mengungkap kasus yang diduga mengancam keselamatan negara berikut warganya. Bareskrim sudah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal berkaitan dengan informasi elektronik.
Empat orang tersebut ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara terhadap Slamet tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang sakit.
Menurut temuan awal polisi, selain Presiden Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Korban itu antara lain para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Permohonan perlindungan bagi enam saksi ini diajukan di tengah penyidikan yang terus berjalan. LPSK bertugas menilai apakah para saksi memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan, termasuk mempertimbangkan ancaman dan risiko yang mereka hadapi karena memberikan keterangan dalam perkara ini.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi perhatian luas karena menyangkut Presiden dan sejumlah tokoh negara. Komisi III DPR RI juga dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis (12/11) untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut, termasuk dalang dan motifnya. Baca juga: Komisi III Panggil Kapolri Bahas Penyadapan Presiden.
LPSK Lindungi Saksi: Enam Nama Masih Dirahasiakan
LPSK lindungi saksi masih dalam tahap penelaahan, dan identitas keenam saksi yang dimintakan perlindungan belum diungkapkan ke publik. LPSK menyatakan permohonan perlindungan untuk para saksi sudah ada, sementara proses penelaahan masih berjalan.
Keputusan LPSK nantinya akan menentukan apakah keenam saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mendapatkan perlindungan resmi selama proses hukum berlangsung.
Apa poin penting dari berita ini?
- LPSK lindungi saksi kasus penyadapan masih ditelaah, atas permohonan Polri untuk enam orang saksi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
- Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas menyatakan penelaahan masih berjalan dan identitas keenam saksi belum bisa diungkapkan.
- Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
- Tiga tersangka sudah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang sakit.
- Selain Presiden Prabowo, korban penyadapan lain disebut meliputi menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
