KPK Dalami Perpanjangan SHGB Parahyangan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial RB sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 6 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saksi RB hadir dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan. Selain itu, KPK meminta keterangan RB terkait peran pihak-pihak lainnya yang mengurus SHGB ke Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengembangan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
SHGB Parahyangan dan Delapan Tersangka Kasus ATR/BPN
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Penyidik kemudian melakukan serangkaian penggeledahan untuk mengumpulkan bukti dalam perkara ini.
Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut. Sehari kemudian, KPK menggeledah kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi, lalu pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.
Penggeledahan berlanjut ke Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dua hari setelahnya, kemudian ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk pada 24 September 2026. Pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, perusahaan yang kini direkturnya diperiksa terkait perpanjangan SHGB Parahyangan.
Apa poin penting dari berita ini?
- KPK mendalami perpanjangan SHGB Parahyangan dengan memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial RB sebagai saksi.
- Perkara ini bermula dari OTT KPK pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Bogor.
- KPK telah menetapkan delapan tersangka, termasuk Dirjen Kementerian ATR/BPN Lampri dan Presiden Direktur Summarecon Adrianto Pitojo Adhi.
- Penyidik menggeledah sejumlah kantor dan rumah terkait, termasuk kantor PT Bela Parahiyangan Investindo pada 29 September 2026.
