Satgas PKH Tertibkan Jaringan Perusahaan Terafiliasi AK yang Kuasai Hutan Ilegal

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan sosok berinisial AK. Keputusan itu diambil dalam rapat unsur pimpinan Satgas PKH pada Rabu sore, 4 November 2026, yang dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan keputusan tersebut di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 4 November 2026. Menurut dia, penertiban dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi terhadap seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Indonesia, termasuk perusahaan yang berada dalam pengendalian AK.

Langkah penertiban ini diambil setelah Satgas PKH melakukan penelaahan dan verifikasi awal. Dari proses itu, ditemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta pemanfaatan kawasan hutan tanpa hak yang sah.

Meski demikian, Barita belum membeberkan daftar perusahaan yang berada di bawah kendali AK. Rincian komoditas, luas konsesi yang dikuasai kembali, hingga detail pelanggaran yang dilakukan juga belum diumumkan karena masih dalam proses validasi lebih lanjut.

Penertiban ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Melalui aturan tersebut, Satgas PKH berwenang mengambil alih kawasan hutan yang dikuasai secara melawan hukum, menagih denda administratif, serta memulihkan aset negara sesuai kriteria yang ditentukan dari hasil pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan.

Selain sanksi administratif, penertiban ini tidak menutup peluang penegakan hukum pidana. Pasal 7 Perpres Nomor 5 Tahun 2025 mengatur bahwa apabila dalam proses penertiban ditemukan dugaan perbuatan pidana, Satgas PKH akan menyerahkan perkara itu kepada aparat penegak hukum yang ada di dalam Satgas untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Barita menegaskan negara tidak akan berkompromi terhadap praktik pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal, termasuk yang disamarkan melalui struktur kepemilikan dan pengendalian usaha berlapis. Satgas PKH, kata dia, akan bekerja secara profesional, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum yang akuntabel agar hak dan kewenangan negara atas kekayaan alam dan kawasan hutan dapat ditegakkan.

Terpisah seusai konferensi pers, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna membenarkan bahwa salah satu komoditas tambang yang masuk dalam radar penertiban terhadap jaringan AK adalah nikel. Namun, menurut Anang, perusahaan atas nama AK bukan hanya satu, sehingga komoditas lain masih mungkin menyusul setelah validasi rampung.

Anang menambahkan, konsesi-konsesi ilegal yang terafiliasi dengan AK diduga tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Soal luas konsesi dan jumlah pasti korporasi yang terafiliasi, Satgas PKH masih melakukan validasi lebih lanjut sebelum mengumumkannya kepada publik.

Apa poin penting dari berita ini?

• Satgas PKH memutuskan penertiban tegas terhadap penguasaan hutan ilegal oleh perusahaan terafiliasi sosok berinisial AK, berdasarkan rapat pimpinan pada 4 November 2026.
• Keputusan itu disampaikan Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
• Penertiban berlandaskan Perpres Nomor 5 Tahun 2025, mencakup pengambilalihan kawasan, penagihan denda administratif, dan pemulihan aset negara.
• Jika ditemukan dugaan pidana, perkara diserahkan kepada aparat penegak hukum di dalam Satgas sesuai Pasal 7 Perpres tersebut.
• Salah satu komoditas yang masuk radar penertiban adalah nikel, sementara daftar perusahaan dan luas konsesi masih divalidasi.