GP Ansor Jateng Kecam Penggerebekan Ponpes Sukoharjo: Dinilai Arogan dan Tak Proporsional

Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah menyampaikan kritik keras terhadap cara aparat melakukan penggerebekan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo. Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Tengah, Shidqon Prabowo, menilai tindakan itu arogan dan tidak proporsional, serta tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.

Penggerebekan tersebut terjadi pada Selasa, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 03.20 WIB. Aparat yang terlibat berasal dari Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Brimob. Pesantren yang didatangi berada di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Sekretaris pesantren, Diyana Indah Sari, menggambarkan kedatangan aparat berlangsung tanpa komunikasi yang baik terlebih dahulu. Menurut keterangannya, aparat mengetuk pintu lalu mendobrak masuk, kemudian menodongkan senjata kepada santriwati dan ustazah. Setelah itu, aparat menggeledah ruangan dan menyita barang milik santri, ustazah, serta inventaris pondok.

Kondisi pesantren itu tergolong kecil. Jumlah santrinya hanya 12 orang perempuan, sebagian besar masih belasan tahun. Di antara mereka terdapat dua balita berusia tiga dan lima tahun, didampingi empat ustazah. Diyana menyebut para santri ketakutan dan panik, antara lain karena sebagian belum mengenakan jilbab dan pakaian yang semestinya saat aparat masuk.

Ansor juga menyoroti tidak adanya pendampingan dari Polwan maupun dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam operasi tersebut. Selain itu, Ansor menilai tidak ada koordinasi dengan pengasuh atau pimpinan pesantren sebelum penggerebekan dilakukan. Dua hal inilah yang membuat Ansor menilai operasi itu tidak proporsional, terutama karena penghuni pesantren didominasi perempuan dan anak-anak.

Meski mengkritik keras, Ansor tetap mengakui kewenangan kepolisian untuk menindak tegas kekerasan maupun tindak pidana. Kritik yang disampaikan bukan menolak penegakan hukum, melainkan mempersoalkan cara pelaksanaannya. Ansor menuntut evaluasi menyeluruh atas operasi tersebut, permintaan maaf secara terbuka, serta pemulihan psikologis bagi para santri yang terdampak.

Ansor juga menolak stigmatisasi terhadap pesantren. Menurut organisasi itu, sebuah pesantren tidak boleh dicap negatif hanya karena adanya tindakan aparat di lingkungannya. Penanganan terhadap santri, terutama anak-anak, harus mengedepankan perlindungan dan pendekatan yang manusiawi.

Pernyataan Ansor ini disampaikan dalam wawancara pada Ahad, 1 November 2026. Kritik tersebut menambah sorotan publik terhadap operasi di Ponpes Hamalatul Quran, yang sejak awal sudah menuai pertanyaan soal prosedur dan proporsionalitas tindakan aparat.

Apa poin penting dari berita ini?

• GP Ansor Jawa Tengah menilai penggerebekan Ponpes Hamalatul Quran di Sukoharjo arogan dan tidak proporsional.
• Penggerebekan terjadi pada 27 Oktober 2026 sekitar pukul 03.20 WIB dengan melibatkan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Brimob.
• Pesantren itu hanya dihuni 12 santri perempuan, termasuk dua balita berusia tiga dan lima tahun, serta empat ustazah.
• Ansor menuntut evaluasi, permintaan maaf terbuka, dan pemulihan psikologis bagi para santri.