Pemilu Demokratis, Jalan Peralihan Kekuasaan
Pemilu demokratis harus menjadi mekanisme peralihan kekuasaan yang damai, jujur, dan adil. Penegasan itu disampaikan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Arya Fernandes, dalam kegiatan CSIS Roadshow Campus bertema “Pemilu, Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (19/11/2026).
“Pemilu merupakan salah satu peralihan kekuasaan secara damai dan demokratis. Pemilu bukan diwariskan dan bukan juga melalui kudeta militer,” ujar Arya, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia. Menurutnya, pemilu seyogianya merupakan mekanisme pergantian kekuasaan yang demokratis, sehingga pergantian kekuasaan dilakukan melalui sistem yang jujur dan adil.
Pandangan itu sejalan dengan pesan Guru Besar Ilmu Politik UMY, Prof Titin Purwaningsih. Ia mengatakan kepemimpinan nasional bukan semata soal figur, melainkan berkaitan dengan perlembagaan partai politik, kualitas pemilu, dan bagaimana kaderisasi dilakukan melalui tata kelola pemerintahan dari tingkat daerah. “Karena kepemimpinan nasional itu juga merupakan bagian atau jenjang karier politik dari level daerah,” katanya.
Pemilu Demokratis Dibahas di Kampus UMY
Kegiatan ini berlangsung di Amphiteater Pascasarjana Lantai 4 Kampus Terpadu UMY dengan menghadirkan sejumlah akademisi dan peneliti untuk membahas berbagai persoalan demokrasi Indonesia. Peserta kegiatan terdiri atas mahasiswa, dosen, dan tamu undangan. Kegiatan diawali pembukaan oleh pembawa acara dan sambutan pembuka dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY, Prof Ridho Al-Hamdi.
Diskusi menghadirkan lima narasumber dari kalangan akademisi dan peneliti. Ketua PP Muhammadiyah yang sekaligus mantan ketua KPK, M. Busyro Muqoddas, membahas tema hukum dan HAM dalam demokrasi Indonesia. Arya Fernandes mengangkat isu revisi UU Pemilu untuk mewujudkan pemilu yang kompetitif dan demokratis.
Selanjutnya, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Nicky Fahrizal, membahas demokrasi dan resistensi sipil. Peneliti CSIS lainnya, Edbert Gani Suryahudaya, memaparkan perkembangan demokrasi lokal. Adapun Prof Titin Purwaningsih menyampaikan materi mengenai pemilu dan demokrasi di Indonesia dalam perspektif evaluasi kepemimpinan nasional. Diskusi dipandu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Dr Ane Permatasari, sebagai moderator.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Sesi itu menjadi ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait berbagai persoalan demokrasi dan politik di Indonesia. Melalui kegiatan ini, berbagai perspektif mengenai pemilu, penegakan hukum dan HAM, partisipasi masyarakat sipil, serta kepemimpinan nasional dihadirkan dalam satu ruang diskusi akademis.
Pesan utama dari forum ini jelas: kualitas pemilu menentukan kualitas kepemimpinan nasional. Pemilu yang jujur dan adil bukan hanya soal memilih pemenang, tetapi juga soal memastikan kekuasaan berpindah tangan secara damai dan sesuai kehendak rakyat. Karena itu, perbaikan aturan pemilu, penguatan partai politik, dan kaderisasi dari daerah menjadi pekerjaan rumah bersama. Baca juga kabar politik lainnya: PSI Koalisi Prabowo, Statusnya Disorot.
Apa poin penting dari berita ini?
- Peneliti CSIS Arya Fernandes menegaskan pemilu demokratis harus menjadi peralihan kekuasaan yang damai, jujur, dan adil, bukan diwariskan atau lewat kudeta militer.
- Prof Titin Purwaningsih menyebut kepemimpinan nasional merupakan jenjang karier politik dari level daerah, terkait perlembagaan partai dan kualitas pemilu.
- Diskusi CSIS Roadshow Campus di UMY pada Kamis (19/11/2026) menghadirkan lima narasumber akademisi dan peneliti.
- Topik yang dibahas meliputi revisi UU Pemilu, hukum dan HAM, demokrasi dan resistensi sipil, serta perkembangan demokrasi lokal.
- Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif bersama mahasiswa, dosen, dan tamu undangan.
