KPK Duga HUT Klaten Dikorupsi Rp50 Juta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-222 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dikorupsi. Adapun setiap kecamatan diduga diminta untuk menyetorkan uang hingga Rp50 juta ke pihak tertentu, sehingga dugaan HUT Klaten dikorupsi kini sedang didalami penyidik.
“Untuk kutipan masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka Rp 50 juta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Budi, KPK saat ini sedang mendalami teknis permintaan uang tersebut. “Untuk teknisnya, tentu nanti diperdalam lagi apakah langsung dari bupati kepada setiap camat, atau kemudian ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara,” katanya.
Selain itu, menurut Budi, dugaan korupsi terkait HUT ke-222 Klaten berkaitan dengan pengadaan barang hingga jasa event organizer (EO). “Dalam perayaan tersebut diduga proses pengadaan event organizer atau penyelenggara kegiatan ada penyimpangan-penyimpangan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, KPK menduga korupsi tersebut bermula dari proses pengadaan yang dilakukan dengan penunjukan langsung. “Proses penunjukan langsung kepada pihak swasta ini diduga tidak melalui proses dan mekanisme yang semestinya,” kata Budi.
HUT Klaten Dikorupsi, KPK Dalami Alur Pungutan
Dugaan penunjukan langsung yang menyimpang menjadi titik awal penyelidikan KPK. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, penunjukan langsung hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku, sehingga dugaan pelanggaran di sini menjadi serius.
KPK kini menelusuri alur permintaan uang dari kecamatan ke kecamatan. Apakah pungutan Rp50 juta itu diminta langsung oleh bupati kepada setiap camat, atau ada perantara yang bergerak di antaranya, menjadi pertanyaan kunci yang akan menentukan siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus ini.
Kasus dugaan korupsi peringatan HUT daerah seperti ini bukan yang pertama. Perayaan hari jadi daerah kerap melibatkan anggaran besar untuk acara seremonial, pengadaan, dan jasa penyelenggara, sehingga celah penyimpangan bisa muncul bila pengawasan pengadaan lemah. Baca juga: RUU Perampasan Aset Disahkan DPR RI.
KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Pendalaman masih berjalan, dan publik menunggu apakah dugaan pungutan per kecamatan dan penyimpangan pengadaan EO ini akan berujung pada penetapan tersangka atau justru tidak terbukti.
Apa poin penting dari berita ini?
- KPK menduga peringatan HUT ke-222 Kabupaten Klaten dikorupsi.
- Setiap kecamatan diduga diminta menyetor hingga Rp50 juta terkait pengadaan barang dan jasa EO.
- KPK menduga penunjukan langsung EO tidak melalui proses dan mekanisme yang semestinya.
- KPK masih mendalami apakah pungutan diminta langsung bupati ke camat atau lewat perantara.
