November 19, 2026
Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara
Politik

Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara

UU Pertahanan Negara atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara akan direvisi. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas rencana revisi tersebut bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sjafrie mengatakan revisi diperlukan untuk menyempurnakan regulasi pertahanan yang dinilai belum mengakomodasi sejumlah perkembangan dan kebutuhan strategis pertahanan negara saat ini. Undang-Undang Pertahanan yang berlaku sudah lama sekali dan belum pernah mengalami satu penyempurnaan pun, sedangkan Undang-Undang TNI sudah dilakukan revisi.

Salah satu substansi yang perlu dimasukkan dalam revisi UU Pertahanan Negara adalah strategi pertahanan negara yang saat ini mengusung konsep defensif aktif. Strategi tersebut menekankan pertahanan wilayah teritorial dan perlindungan kepentingan nasional tanpa memiliki tujuan menyerang negara lain. Menurut Sjafrie, konsep strategi pertahanan tersebut belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pertahanan yang berlaku sehingga perlu dirumuskan dalam rancangan revisi.

UU Pertahanan Negara dan Konsep Defensif Aktif

Sjafrie menambahkan Kementerian Pertahanan akan meningkatkan koordinasi dengan DPR, khususnya Komisi I yang membidangi urusan pertahanan, untuk memastikan kebijakan pertahanan mendapat pengawasan legislatif. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan pertemuan tersebut merupakan diskusi awal mengenai rencana penyempurnaan UU Pertahanan Negara agar lebih responsif terhadap perkembangan situasi terkini.

Utut menyebut pertemuan itu sebagai ide besar untuk membuat Indonesia lebih sigap di masa kini, dengan konsep yang tidak untuk ofensif. Ia menegaskan sekali lagi bahwa konsepnya tidak untuk ofensif. Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR akan menyiapkan tim ahli masing-masing untuk membahas konsep revisi undang-undang tersebut.

Sjafrie berharap perumusan materi revisi UU Pertahanan Negara dapat diselesaikan pada akhir tahun ini sehingga proses revisinya dapat dilakukan pada tahun depan. Revisi ini menjadi langkah lanjutan setelah revisi Undang-Undang TNI, dengan tujuan memperkuat kerangka hukum pertahanan Indonesia menghadapi perkembangan situasi strategis.

Baca juga: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Jadi UU

Apa poin penting dari berita ini?

  • UU Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 akan direvisi karena belum pernah disempurnakan.
  • Menhan Sjafrie Sjamsoeddin membahas rencana revisi bersama Sufmi Dasco Ahmad dan Utut Adianto di Jakarta.
  • Revisi akan memasukkan konsep strategi pertahanan defensif aktif yang belum diatur eksplisit.
  • Konsep defensif aktif menekankan pertahanan wilayah tanpa tujuan menyerang negara lain.
  • Kemenhan dan Komisi I DPR akan menyiapkan tim ahli masing-masing untuk membahas konsep revisi.
  • Perumusan materi revisi ditargetkan selesai akhir tahun ini agar proses revisi berjalan tahun depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *