KPK Periksa Dirjen ATR BPN soal HGB
KPK Periksa Dirjen ATR/BPN terkait mekanisme penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar dua direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN soal wewenang mereka sebagai dirjen dalam proses penerbitan sertifikat tersebut.
KPK Periksa Dirjen itu disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026). Menurut Budi, penyidik mendalami kewenangan dan proses penerbitan HGB dan HGU serta peran masing-masing dirjen dalam mekanisme tersebut.
“Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU serta perannya selaku dirjen,” terang Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
“Sedangkan untuk Saksi VEJ didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB,” sambung dia.
Selain kedua dirjen tersebut, penyidik KPK juga memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang pada Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Muhammad Rizal. Terhadap Rizal, penyidik mendalami soal proses penerbitan HGB.
“Kemudian Saksi MRZ dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku direktur,” sebut Budi.
KPK Periksa Dirjen ATR BPN di Gedung Merah Putih
KPK Periksa Dirjen ATR/BPN dan direktur tersebut pada Rabu (18/11/2026). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemeriksaan terhadap pejabat Kementerian ATR/BPN ini menjadi bagian dari pendalaman KPK atas dugaan penyimpangan dalam penerbitan hak atas tanah.
Penerbitan HGB dan HGU merupakan kewenangan strategis karena menyangkut hak atas tanah yang bernilai ekonomi tinggi. Karena itu, KPK mendalami apakah proses penerbitannya sudah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku, atau ada penyalahgunaan wewenang di dalamnya.
Kasus ini menambah daftar pemeriksaan KPK terhadap jajaran Kementerian ATR/BPN. Sebelumnya, KPK juga memeriksa pejabat lain di kementerian yang sama terkait penerbitan sertifikat tanah. Hasil pemeriksaan terhadap para dirjen dan direktur tersebut akan menentukan langkah penyidikan KPK selanjutnya.
Baca juga: Sestama BNPB Kembali Diperiksa KPK
Apa poin penting dari berita ini?
- KPK Periksa Dirjen ATR/BPN terkait wewenang dan proses penerbitan sertifikat HGB dan HGU.
- KPK Periksa Dirjen itu disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026).
- Dua dirjen didalami soal kewenangan serta fungsi dan tugas mereka dalam penerbitan HGB dan HGU.
- Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Muhammad Rizal, juga diperiksa soal proses penerbitan HGB.
- Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (18/11/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
- Pemeriksaan ini menjadi bagian pendalaman KPK atas dugaan penyimpangan dalam penerbitan hak atas tanah.
