November 17, 2026
MPR Bahas Rekonstruksi Desentralisasi
Nasional

MPR Bahas Rekonstruksi Desentralisasi

Badan Pengkajian MPR RI membahas rekonstruksi desentralisasi dan demokrasi lokal dalam sebuah diskusi kelompok terarah di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 16 November 2026. Pembahasan ini menjadi bagian dari kajian MPR untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diskusi itu dipimpin oleh Hindun, anggota Badan Pengkajian MPR RI, dengan tema “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa”. Diskusi ini juga menghadirkan tiga narasumber ahli, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof Ahmad M. Ramli, akademisi FISIP Universitas Padjadjaran Dede Sri Kartini, serta akademisi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

“Akan tetapi, dalam implementasinya, pengaturan desentralisasi asimetris masih memiliki dasar, tujuan, dan karakteristik yang beragam. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap pembagian kewenangan, hubungan fiskal pusat dan daerah,” ujar Hindun saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI tersebut.

Lebih lanjut, Hindun menegaskan kajian desentralisasi asimetris perlu mengidentifikasi sumber persoalan dalam penyelenggaraan desentralisasi, apakah berasal dari keterbatasan norma konstitusi atau justru dari peraturan pelaksana. “Ini penting agar gagasan rekonstruksi desentralisasi tidak serta-merta diarahkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 apabila persoalannya masih dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan,” jelasnya.

Rekonstruksi Desentralisasi dan Demokrasi Lokal

Rekonstruksi desentralisasi yang dibahas MPR tidak hanya menyangkut pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, tetapi juga sistem demokrasi lokal, khususnya mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis.

Dalam perkembangannya, Hindun mengatakan pelaksanaan demokrasi lokal masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya biaya politik, politik uang, pengaruh kekuatan modal, pragmatisme politik, hingga polarisasi masyarakat. “Persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk memastikan proses demokrasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tegasnya.

Salah satu gagasan yang menjadi perhatian adalah kemungkinan penerapan sistem hibrida dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Dalam gagasan tersebut, gubernur diangkat atau dipilih oleh Presiden, sementara mekanisme untuk jabatan lainnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Gagasan hibrida itu masih memerlukan pendalaman, terutama terkait legitimasi demokratis, kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, efektivitas koordinasi pemerintahan, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Hindun mengungkapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 juga disebut sebagai salah satu pijakan akademik untuk memahami ruang lingkup frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Diskusi ini menjadi bagian dari upaya Badan Pengkajian MPR RI menghimpun pandangan dan masukan akademik secara komprehensif, sekaligus bagian dari proses meaningful participation.

“Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan pemikiran mengenai parameter pemberian desentralisasi asimetris, diferensiasi kewenangan dan kelembagaan, serta pengembangan sistem demokrasi lokal yang mampu memperkuat partisipasi masyarakat,” ujar Hindun. Sebagai informasi, MPR RI akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Konstitusi sebagai bagian dari upaya memperluas pertukaran gagasan dan memperdalam hasil kajian, dengan melibatkan peserta Call for Papers.

Turut hadir dalam diskusi tersebut anggota Badan Pengkajian MPR RI, Ida Fauziah (F-PKB), Kamrussamad (F-Gerindra), Adrianus Asia Sidot (F-Golkar), Andi Yuliani Paris (F-PAN), dan Teuku Ibrahim (F-Demokrat).

Baca juga: Jadwal Pemilihan Wapres Mundur 9 Desember

Apa poin penting dari berita ini?

  • MPR bahas rekonstruksi desentralisasi dan demokrasi lokal dalam FGD di Bandung.
  • Desentralisasi asimetris dinilai masih beragam dasar, tujuan, dan karakteristiknya.
  • Rekonstruksi tidak serta-merta diarahkan pada perubahan UUD 1945 bila regulasi bisa diperbaiki.
  • Demokrasi lokal menghadapi tantangan biaya politik, politik uang, dan polarisasi.
  • Gagasan sistem hibrida pengisian jabatan kepala daerah masih perlu pendalaman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *