November 16, 2026
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Nasional

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Jakarta – Risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan harus dicegah dengan pengawasan internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang kuat. Untuk mengantisipasinya, Inspektorat Jenderal ATR/BPN menanamkan pendekatan pengawasan yang lebih proaktif guna memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.

“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 pada Kamis (12/11/2026), di Jakarta.

Bagi Wahyu Widada, pendekatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan adalah bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan, fungsi pengawasan diharapkan dapat membantu setiap unit kerja di ATR/BPN mengantisipasi persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.

Selain penguatan fungsi pengawasan, Irjen ATR/BPN mengajak seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN yang hadir dalam Rakor, untuk menjaga integritas saat menjalankan tugas. “Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.

Dengan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan dan didukung integritas seluruh jajaran, Wahyu Widada berharap Kementerian ATR/BPN mampu membangun sistem kerja yang semakin akuntabel dan profesional. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan.

“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu Widada kepada jajaran Kementerian ATR/BPN. (GE/CK/JR)

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

Apa poin penting dari berita ini?

  • Risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam urusan pertanahan harus dicegah dengan pengawasan internal Kementerian ATR/BPN yang kuat.
  • Inspektorat Jenderal ATR/BPN menanamkan pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko untuk memastikan tata kelola berjalan akuntabel.
  • Pernyataan itu disampaikan Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada dalam Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026), di Jakarta.
  • Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan, tetapi harus mengidentifikasi potensi risiko, mencegah penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret.
  • Seluruh jajaran diminta bekerja secara profesional dan berintegritas, tanpa ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *