November 16, 2026
PMKRI Desak Aktor Intelektual Karhutla Dijerat
Lingkungan

PMKRI Desak Aktor Intelektual Karhutla Dijerat

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendukung Polri untuk menindak tegas korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk mengusut aktor intelektual karhutla di balik kasus tersebut.

“Menangkap aktor intelektual, membekukan aset, dan mencabut izin konsesi seluruh korporasi perkebunan serta HTI (hutan tanaman industri) yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja,” kata Ketua Presidium PP PMKRI Christian A. D. Rettob dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selain mendukung penegakan hukum, PMKRI meminta pemerintah menjamin hak atas kesehatan dan kemanusiaan warga terdampak karhutla. Upaya tersebut meliputi penyediaan layanan pengobatan darurat gratis, pasokan oksigen bersih, evakuasi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, serta pemulihan ekonomi masyarakat adat dan petani kecil.

PMKRI juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan, termasuk hak guna usaha (HGU), perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), serta izin pertambangan di kawasan ekosistem gambut dan hutan.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla di berbagai wilayah Indonesia hingga Oktober 2026. Angka ini menunjukkan skala penegakan hukum yang sudah berjalan, tetapi PMKRI menilai aktor intelektual di balik pembakaran harus ikut dijerat.

Aktor Intelektual Karhutla dan Tuntutan Pencabutan Izin

Menurut PMKRI, penindakan terhadap pelaku lapangan saja tidak cukup. Aktor intelektual yang merencanakan dan memerintahkan pembakaran lahan harus ditangkap dan asetnya dibekukan, agar ada efek jera yang nyata.

Pencabutan izin konsesi bagi korporasi yang terbukti membakar lahan secara sengaja juga menjadi tuntutan utama. Tanpa pencabutan izin, korporasi bisa kembali beroperasi dan mengulangi perbuatan yang sama pada musim kemarau berikutnya.

Desakan ini muncul di tengah perhatian publik terhadap karhutla yang kembali dibahas dalam forum internasional. Di KTT ASEAN, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia mencegah karhutla, termasuk pencabutan izin konsesi sejumlah perusahaan.

PMKRI berharap penegakan hukum terhadap karhutla berjalan tuntas dan transparan. Perlindungan terhadap warga terdampak, terutama kelompok rentan, harus menjadi prioritas bersamaan dengan penindakan terhadap para pelaku.

Baca juga: Masyarakat Sipil Desak Aksi Nyata COP31

Apa poin penting dari berita ini?

  • PP PMKRI mendukung Polri menindak tegas korporasi yang terlibat karhutla, termasuk mengusut aktor intelektualnya.
  • PMKRI menuntut penangkapan aktor intelektual, pembekuan aset, dan pencabutan izin konsesi korporasi yang terbukti membakar lahan.
  • Bareskrim Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla hingga Oktober 2026.
  • PMKRI juga meminta pemerintah menjamin layanan pengobatan darurat gratis dan evakuasi kelompok rentan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *