November 16, 2026
Masyarakat Sipil Desak Aksi Nyata COP31
Lingkungan

Masyarakat Sipil Desak Aksi Nyata COP31

Aksi Nyata COP31 dituntut masyarakat sipil agar Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 di Antalya, Turki, tidak sekadar menjadi ajang pencitraan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan menilai komitmen hijau tidak cukup diwujudkan melalui deklarasi, target emisi, atau kampanye keberlanjutan.

Pemerintah harus menunjukkan perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam, perlindungan ekosistem, dan pemenuhan hak masyarakat. Kondisi inilah yang melandasi Walhi Kalsel mengadakan aksi kampanye bersepeda mengelilingi Kota Banjarbaru, Senin 9 November 2026, sambil membawa atribut bertema greenwashing dengan menempuh rute 19 kilometer.

“COP31 jangan sampai menjadi agenda rutin yang memberi legitimasi baru bagi pemerintah maupun korporasi untuk mengemas aktivitas mereka dengan narasi keberlanjutan, tanpa menyelesaikan akar krisis iklim itu sendiri,” kata Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalsel, dalam aksi itu.

Ia mencontohkan Perjanjian Paris yang lahir pada 2015. Meski sudah ada kesepakatan di antara negara-negara peserta COP satu dekade lalu untuk menahan kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius, nyatanya rakyat masih saja menghadapi berbagai bencana hampir setiap tahun, seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. “Artinya, komitmen global itu belum cukup menjamin keselamatan kita,” ujarnya.

Kerusakan lingkungan terus terjadi di tingkat lokal. Ketika daya dukung alam melemah, bencana terus akan terjadi. Di Kalimantan Selatan, kerusakan lingkungan memperlihatkan besarnya risiko bagi masyarakat hingga tingkat tapak. Ketika hutan di hulu dan daerah resapan air beralih fungsi, tanah tidak lagi mampu menyerap air hujan.

Aksi Nyata COP31 yang Dituntut Masyarakat Sipil

M. Jeffry Raharja, Kepala Divisi Advokasi, Kampanye, Pendidikan dan Pengkaderan Walhi Kalsel, menyampaikan dua tuntutan kepada pemerintah. Pertama, dahulukan kehidupan daripada keuntungan. Kedua, pemerintah harus menghargai dan mengakui hak-hak masyarakat hukum adat dalam kebijakan negara.

Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dalam perhelatan COP31 di Antalya secara khusus menyoroti rencana perusahaan listrik negara yang akan menggunakan batu bara berkalori rendah pada 16 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Sebagai gambaran dampaknya, banjir besar pada 2021 di Kalimantan Selatan mengakibatkan 176.290 keluarga atau 633.723 jiwa menjadi korban. Sebanyak 135.656 orang mengungsi, 123.410 rumah terendam, dan 46 orang meninggal dunia, menurut catatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel.

Ajang konferensi iklim tahunan termasuk COP31, menurut para pengkritik, sulit menghasilkan langkah progresif menyelamatkan bumi. Banyak negara, termasuk Indonesia, menjadikan pagelaran ini sebagai ruang pencitraan, sementara kebijakan dan praktik ekonomi yang merusak lingkungan masih terus berlangsung.

Baca juga: Banjir Rob Jakarta Intai 11 Kelurahan

Apa poin penting dari berita ini?

  • Aksi Nyata COP31 dituntut masyarakat sipil agar konferensi iklim tidak sekadar jadi ajang pencitraan.
  • Walhi Kalsel menggelar aksi kampanye bersepeda 19 kilometer di Banjarbaru pada 9 November 2026.
  • Walhi Kalsel menuntut pemerintah mendahulukan kehidupan daripada keuntungan dan mengakui hak masyarakat hukum adat.
  • Perjanjian Paris 2015 menargetkan kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius, tetapi bencana masih terjadi tiap tahun.
  • Banjir besar 2021 di Kalsel mengakibatkan 633.723 jiwa menjadi korban dan 46 orang meninggal dunia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *