November 16, 2026
Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan
Nasional

Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menutup Kongres VII Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) di The Acacia Hotel, Jakarta, pada Minggu 15 November 2026.

Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi keterbatasan ekonomi orang tuanya. Anak-anak itu dijemput sejak SD, didampingi, dan diantarkan untuk mewujudkan cita-cita mereka.

“Sekolah Rakyat didirikan untuk menjemput anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi kemiskinan yang dialami orang tuanya. Sejak SD, mereka dijemput oleh negara, didampingi oleh negara, dan diantarkan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita,” kata Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama dalam aspek sosial ekonomi. “Kita masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup berat, terutama dalam aspek sosial ekonomi,” ujarnya.

Agus Jabo pun mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menangani persoalan kemiskinan, salah satunya dengan menggunakan data tunggal yang terbuka dan transparan. Data tersebut menjadi landasan penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Presiden ingin seluruh data kemiskinan dibuka secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan begitu, pemerintah dapat merumuskan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran,” sambungnya.

Sekolah Rakyat dan Data Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, masih terdapat 22,9 juta penduduk miskin di Indonesia dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah atau sama dengan Rp600 ribu. Persoalan kemiskinan juga berdampak langsung terhadap kesempatan anak-anak untuk memperoleh pendidikan.

Tercatat sekitar 4,1 juta anak Indonesia tidak bersekolah atau putus sekolah karena faktor ekonomi. Selain itu, sekitar 74 persen masyarakat miskin memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah. Sebanyak 76 persen orang tua menyatakan tidak mampu menyekolahkan anak karena faktor ekonomi, sementara lebih dari 64 persen anak dari keluarga miskin memiliki kecenderungan mengalami kondisi kemiskinan yang sama.

Kondisi tersebut memperlihatkan kemiskinan bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan, tetapi persoalan struktural yang dapat diwariskan antargenerasi. Ketika orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak, kesempatan anak untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi semakin terbatas.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan sistem pendidikan berasrama, anak-anak memperoleh kesempatan belajar, pendampingan, serta pengembangan potensi diri agar dapat meraih masa depan yang lebih baik dan memperbaiki kehidupan keluarganya.

Baca juga: RI dan 17 Negara Kecam Serangan RS Nasser

Apa poin penting dari berita ini?

  • Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
  • Sekolah Rakyat menjemput anak-anak dari keluarga miskin sejak SD dan mendampingi mereka hingga meraih cita-cita.
  • BPS mencatat 22,9 juta penduduk miskin di Indonesia per Maret 2026.
  • Sekitar 4,1 juta anak Indonesia tidak bersekolah atau putus sekolah karena faktor ekonomi.
  • Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama agar anak-anak mendapat pendampingan dan pengembangan potensi diri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *