November 16, 2026
Yusril: Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Mengarah ke Indikasi Makar Pasal 193 KUHP Nasional
Politik

Yusril: Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Mengarah ke Indikasi Makar Pasal 193 KUHP Nasional

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan indikasi mengarah ke tindakan makar. Penilaian itu disampaikan Yusril setelah penyidikan kasus tersebut berkembang dan motif di balik penyadapan mulai ditelusuri lebih jauh.

Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang merupakan mantan Kapolri. Dua tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Salah satu pihak yang diduga disadap adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri.

Penetapan tersangka itu diumumkan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Penyidik menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia, disertai penghapusan data elektronik dan akses ilegal ke sistem.

Menurut Yusril, ketika perkara ini mulai dikembangkan, akan ketahuan motif penyadapan itu untuk apa dan ke mana tujuannya. Dari pengembangan itulah mulai ditemukan indikasi-indikasi bahwa tindakan ini mengarah kepada satu tindakan makar, paling tidak seperti yang diatur dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Penegasan ini memberi bobot hukum yang serius terhadap perkara yang semula dibicarakan sebagai pelanggaran penyadapan semata.

Indikasi makar, bila terbukti dalam penyidikan, akan mengubah karakter perkara secara fundamental. Makar bukan sekadar pelanggaran terhadap privasi atau prosedur, melainkan serangan terhadap kekuasaan dan ketatanegaraan. Karena itu, pernyataan Yusril ini sekaligus menjadi sinyal bahwa penyidikan tidak akan berhenti pada penetapan tiga tersangka, tetapi akan mengurai jaringan, motif, dan tujuan di balik tindakan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi di lingkaran kekuasaan, termasuk mantan Kapolri yang kemudian menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Posisi para tersangka membuat perkara ini sensitif, sekaligus menguji keseriusan penegakan hukum terhadap siapa pun yang diduga menyalahgunakan kewenangan dan akses terhadap sistem komunikasi negara.

Proses hukum selanjutnya akan menentukan apakah indikasi makar yang disebut Yusril berkembang menjadi dakwaan formal atau tetap sebagai dugaan dalam penyidikan. Yang jelas, publik kini menanti transparansi penyidikan, karena perkara ini menyangkut keamanan presiden, kepercayaan terhadap institusi, dan stabilitas pemerintahan.

Apa poin penting dari berita ini?

  • Yusril Ihza Mahendra menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo mulai menunjukkan indikasi mengarah ke makar.
  • Indikasi itu dikaitkan dengan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
  • Polri menetapkan tiga tersangka, termasuk Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
  • Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor presiden, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
  • Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim di Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *