Penyadapan Prabowo Terjadi Semasa Listyo Sigit Masih Aktif Jadi Kapolri
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terjadi pada rentang 2025 hingga 2026, semasa Jenderal Listyo Sigit masih aktif menjabat sebagai Kapolri. Fakta itu disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam konferensi di Bareskrim Polri pada Selasa, 3 November 2026. Listyo Sigit dan dua jenderal aktif Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan-penyadapan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Sejumlah nomor diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi yang semestinya. Pelanggaran prosedur inilah yang menjadi inti dugaan dalam perkara ini.
Nomor-nomor yang menjadi sasaran penyadapan diduga milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Luasnya sasaran itu membuat kasus ini menjadi sorotan besar, karena penyadapan terhadap presiden dan tokoh-tokoh publik menyangkut kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Pada 1 Oktober 2026, Listyo Sigit diberhentikan dari jabatan Kapolri dan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Jabatan Kapolri kemudian beralih ke Jenderal Suyudi Ario Seto lewat pelantikan di Istana. Pergantian pucuk pimpinan Polri itu terjadi di tengah proses pengungkapan dugaan penyadapan yang kini berujung pada penetapan tersangka.
Pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan internal yang menemukan kejanggalan dalam penggunaan sistem penyadapan. Setelah bukti-bukti dikumpulkan, penyidik menetapkan tiga tersangka, termasuk Listyo Sigit. Penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri yang masih aktif sebagai pejabat negara menjadi peristiwa yang jarang terjadi dan menandai keseriusan penanganan perkara ini.
Kasus dugaan penyadapan ini juga memicu perdebatan tentang pengawasan terhadap kewenangan penyadapan. Sistem LIMS sejatinya dirancang sebagai alat penegakan hukum yang sah, dengan prosedur verifikasi yang ketat. Dugaan bahwa sistem itu digunakan tanpa prosedur menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal dan perlunya reformasi tata kelola penyadapan di tubuh Polri.
Kini publik menanti kelanjutan proses hukumnya, termasuk pemeriksaan para tersangka dan kemungkinan pengembangan perkara ke pihak lain. Bagi institusi Polri, kasus ini menjadi ujian besar untuk membuktikan bahwa penegakan hukum berlaku bagi siapa pun, termasuk mantan pucuk pimpinannya sendiri.
Apa poin penting dari berita ini?
- Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo terjadi pada 2025 hingga 2026, semasa Listyo Sigit masih aktif menjabat Kapolri.
- Listyo Sigit dan dua jenderal aktif Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
- Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur sesuai Perkap Nomor 5 Tahun 2010, dengan nomor dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi.
- Sasaran penyadapan diduga meliputi Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha.
- Pada 1 Oktober 2026, Listyo Sigit diberhentikan sebagai Kapolri dan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
