Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PPN Produk Menstruasi
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah mengkaji ulang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk menstruasi, khususnya pembalut. Langkah ini dinilai perlu guna menjamin keterjangkauan kebutuhan kesehatan reproduksi bagi perempuan.
Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Selasa, 3 November 2026. Selly menekankan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan pengecualian produk menstruasi dari objek PPN, atau memberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP).
Menurut Selly, produk menstruasi adalah kebutuhan esensial yang tidak dapat dihindari oleh perempuan. “Menstruasi bukan pilihan, bukan gaya hidup, dan bukan kebutuhan konsumtif yang dapat ditunda. Ini merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan,” tegasnya.
Ia berpendapat kebijakan perpajakan tidak boleh hanya mengedepankan keseragaman aturan, tetapi harus memperhitungkan dampak sosial ekonomi terhadap kelompok masyarakat yang berbeda. Persoalan mendasarnya, kata Selly, adalah siapa yang secara nyata menanggung beban biaya tersebut.
Perempuan berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan terdampak tambahan biaya produk menstruasi. Karena kebutuhan ini bersifat rutin setiap bulan, beban pajak tersebut dapat memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga prasejahtera.
Selly juga merujuk pada rekomendasi Komnas Perempuan yang meminta peninjauan kembali PPN atas produk menstruasi. Kebijakan saat ini dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi.
“Kebijakan fiskal harus diperkuat dengan perspektif gender. Pengukurannya tidak boleh hanya berdasarkan potensi penerimaan negara, tetapi juga dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup perempuan,” tambahnya.
Selain aspek perpajakan, Selly mendorong pemerintah menjamin akses produk menstruasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dari keluarga miskin, pekerja sektor informal, penyandang disabilitas, dan anak perempuan usia sekolah. Upaya itu, menurutnya, harus terintegrasi dengan penyediaan fasilitas sanitasi, akses air bersih, layanan kesehatan reproduksi, serta edukasi kesehatan menstruasi yang memadai.
Terakhir, Selly mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, agar perspektif kebutuhan perempuan menjadi pertimbangan strategis dalam perumusan kebijakan nasional. Meski mengakui pentingnya penerimaan negara untuk pembangunan, ia menegaskan kebijakan fiskal harus tetap berpijak pada dimensi keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Perdebatan soal PPN pembalut ini pada dasarnya mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama sah: kebutuhan negara menghimpun penerimaan, dan kewajiban negara memastikan kebutuhan dasar warganya terjangkau. Usulan Komisi VIII menempatkan beban yang ditanggung perempuan berpenghasilan rendah sebagai ukuran yang tidak boleh diabaikan dalam perumusan kebijakan pajak.
Apa poin penting dari berita ini?
- Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina meminta pemerintah mengkaji ulang PPN produk menstruasi, khususnya pembalut.
- Opsi yang diusulkan: pengecualian dari objek PPN atau fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP).
- Selly menegaskan menstruasi bukan pilihan atau gaya hidup, melainkan proses biologis yang tidak dapat dihindari.
- Perempuan berpenghasilan rendah paling rentan terdampak, karena kebutuhan ini rutin dan memengaruhi ekonomi keluarga prasejahtera.
- Selly merujuk rekomendasi Komnas Perempuan dan meminta kebijakan fiskal diperkuat perspektif gender.
- Ia juga mendorong akses produk layak bagi kelompok rentan, terintegrasi dengan sanitasi, air bersih, layanan kesehatan reproduksi, dan edukasi.
- Kemen PPPA didorong memperkuat koordinasi dengan Kemenkeu agar kebutuhan perempuan jadi pertimbangan strategis.
