Demokrat Masih Pertimbangkan Sikap soal Putusan MA Suket SMA Gibran
Partai Demokrat menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak sah. Saat ini Partai Demokrat masih mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menentukan sikap resmi.
Politikus Demokrat Andi Arief mengatakan, putusan MA merupakan produk hukum yang harus dihormati. Menurutnya, penghormatan terhadap setiap putusan pengadilan merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi.
“Kemarin keputusan dari MA yang sekarang sudah jadi pembicaraan di mana-mana, yaitu tentang pembatalan suket, surat keterangan dari Dikdasmen ya. Surat itu sudah dibatalkan oleh putusan MA. Terhadap keputusan itu, banyak yang bertanya bagaimana sih sikap Partai Demokrat? Tentu Partai Demokrat pasti punya sikap, pasti akan bersikap,” kata Andi Arief kepada wartawan, Sabtu (31/10/2026).
“Karena kan ini suket, pembatalan suket MA itu adalah produk hukum. Jadi sikap yang jelas adalah, pertama, kita menghormati keputusan MA itu. Harus biasa dalam setiap keputusan hukum harus dihormati,” katanya.
Namun, Andi mengatakan terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Partai Demokrat dalam menyikapi putusan tersebut. Salah satunya adalah kepastian hukum yang harus muncul dari setiap putusan pengadilan. “Soal kepastian hukum. Jadi, sebuah keputusan pengadilan itu mesti ada kepastian hukumnya. Nah, kepastian hukum ini akan jadi pertimbangan kami,” paparnya.
Selain itu, Andi mengatakan stabilitas pemerintahan juga menjadi faktor yang diperhitungkan Demokrat. Ia menjelaskan Demokrat merupakan partai politik yang memiliki independensi, tetapi pada saat bersamaan juga terikat dalam koalisi pemerintahan. “Tentu hal-hal ini akan jadi pertimbangan. Nanti saya kira Partai Demokrat melalui Ketua Umum pasti akan menyatakan sikapnya tentang keputusan MA. Ya kita sabar saja,” tuturnya.
“Kita harapkan nanti akan ada jalan yang terbaik buat bangsa ini, yang saya kira memang menghadapi hal-hal yang tidak mudah seperti ini,” imbuh dia.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026. Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta, kemudian bandingnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebelum akhirnya kasasi dikabulkan MA. Surat keterangan yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada tahun 2024.
Apa poin penting dari berita ini?
- Partai Demokrat menghormati putusan MA terkait suket penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak sah, dan masih mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menentukan sikap resmi.
- Politikus Demokrat Andi Arief menegaskan pembatalan suket oleh MA adalah produk hukum yang harus dihormati, dan Partai Demokrat pasti akan bersikap melalui Ketua Umum.
- Kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan utama Demokrat, karena setiap putusan pengadilan mesti memunculkan kepastian hukum.
- Stabilitas pemerintahan juga menjadi faktor yang diperhitungkan, mengingat Demokrat memiliki independensi sekaligus terikat dalam koalisi pemerintahan.
- MA mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan suket itu tidak sah dan batal demi hukum melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026, atas Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024.
