November 16, 2026
Komisi III DPR Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Solusi Pemulihan Kerugian Masyarakat
Politik

Komisi III DPR Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Solusi Pemulihan Kerugian Masyarakat

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra, Muhammad Rahul, mendukung penguatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk merampas harta hasil kejahatan sekaligus memprioritaskan pemulihan kerugian masyarakat. Langkah ini sejalan dengan dorongan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman agar regulasi tersebut diperkuat.

Rahul menilai pengaturan ini sangat krusial bagi korban berbagai modus kejahatan keuangan, mulai dari investasi bodong, perdagangan saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan umrah. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi wajib memastikan hak-hak korban dipulihkan.

Ia menegaskan jangan sampai pelaku kejahatan keuangan sudah menjalani hukuman, tetapi masih dapat menikmati hasil kejahatannya, sementara masyarakat yang menjadi korban justru kesulitan mendapatkan kembali uang mereka. Pernyataan itu disampaikan Rahul dalam keterangan resmi pada Jumat (30/10).

Rahul menyoroti praktik penegakan hukum selama ini yang seringkali membuat proses pengembalian kerugian menjadi panjang dan rumit, terutama jika aset telah dialihkan atau disembunyikan. Oleh karena itu, ia mendukung penguatan Pasal 38 ayat (3) RUU Perampasan Aset yang mengatur opsi pengembalian aset kepada korban atau pihak yang berhak, selain masuk ke kas negara atau dimusnahkan.

Rahul juga menekankan pentingnya mekanisme gugatan terhadap aset (in rem) yang diusulkan dalam RUU tersebut. Mekanisme ini dianggap sebagai solusi untuk mempercepat penanganan aset tanpa harus menunggu seluruh proses pidana pelaku selesai, guna mencegah aset dipindahtangankan selama proses hukum berlangsung.

Menurut dia, negara harus memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menelusuri, mengamankan, dan merampas aset hasil kejahatan agar dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban. Menutup pernyataannya, Rahul mengapresiasi langkah pimpinan Komisi III DPR yang menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas.

Ia berharap regulasi ini mampu memperkuat pemberantasan kejahatan ekonomi dan memberikan keadilan nyata melalui pengembalian aset kepada masyarakat yang berhak. Pembahasan RUU Perampasan Aset sendiri telah memasuki tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sebagaimana disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, sehingga dorongan dari anggota Komisi III menjadi bagian dari proses legislasi yang sedang berjalan.

Bagi masyarakat, RUU ini relevan karena kejahatan keuangan seperti investasi bodong dan penipuan telah memakan banyak korban dengan kerugian besar. Jika aturan perampasan aset diperkuat dan pengembalian kepada korban benar-benar diutamakan, korban tidak lagi hanya menjadi penonton dalam proses hukum, melainkan pihak yang haknya dipulihkan secara nyata.

Apa poin penting dari berita ini?

  • Anggota Komisi III DPR Muhammad Rahul mendukung penguatan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen merampas harta hasil kejahatan sekaligus memprioritaskan pemulihan kerugian masyarakat.
  • Pengaturan ini dinilai krusial bagi korban investasi bodong, perdagangan saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan umrah.
  • Rahul menegaskan pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatannya setelah dihukum, sementara korban kesulitan mendapatkan kembali uang mereka.
  • Ia mendukung penguatan Pasal 38 ayat (3) RUU Perampasan Aset tentang pengembalian aset kepada korban atau pihak yang berhak, serta mekanisme gugatan terhadap aset (in rem).
  • Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan anggota legislatif akan memulai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas RUU Perampasan Aset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *