Penugasan PPPK Tak Sesuai SK, Komisi A DPRK Aceh Tenggara Minta BKPSDM Evaluasi Nota Dinas
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Tenggara mengevaluasi penerbitan nota dinas, setelah ditemukan penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Permintaan evaluasi ini bertujuan menertibkan kembali penempatan pegawai agar merujuk pada SK yang sah, bukan pada surat penugasan lain yang kedudukannya lebih rendah.
Persoalan ini mencuat setelah empat PPPK Paruh Waktu yang dinyatakan lulus untuk bertugas di Puskesmas Jambur Lak Lak, Kecamatan Ketambe, justru ditempatkan di Puskesmas Lawe Sigala Gala. Selain itu, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Puskesmas Jambur Lak Lak juga mendapat nota dinas untuk bertugas di puskesmas tersebut. Temuan ini memunculkan pertanyaan tentang dasar penempatan pegawai, sebab SK pengangkatan seharusnya menjadi acuan utama lokasi tugas.
Penegasan BKPSDM: SK adalah Acuan Penempatan
Kepala BKPSDM Aceh Tenggara, Abdul Syafarudin Siregar, menegaskan bahwa setiap PPPK Paruh Waktu wajib menjalankan tugas sesuai penempatan yang tercantum dalam SK pengangkatan. Ia menyatakan perpindahan tugas tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nota dinas yang diterbitkan organisasi perangkat daerah (OPD). Penegasan itu disampaikan di Kantor BKPSDM di Desa Deleng Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Abdul Syafarudin juga memberi peringatan tegas bagi pegawai yang melanggar ketentuan tersebut. Jika ada PPPK Paruh Waktu yang ketahuan pindah tugas tanpa konfirmasi dari BKPSDM, maka SK-nya dipastikan tidak diperpanjang. Peringatan ini menunjukkan bahwa pelanggaran penempatan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan berkonsekuensi langsung pada kelanjutan perjanjian kerja pegawai yang bersangkutan.
Ketentuan ini penting karena penempatan PPPK berkaitan dengan kebutuhan layanan publik di setiap unit kerja. Ketika seorang pegawai yang seharusnya bertugas di satu puskesmas justru bekerja di puskesmas lain, maka beban layanan di unit asal bisa terganggu, sementara unit tujuan menerima pegawai di luar perencanaan formasi. Karena itu, setiap perpindahan harus melalui mekanisme kepegawaian yang resmi dan terkonfirmasi oleh BKPSDM.
Apa yang Diminta untuk Dievaluasi
Desakan Komisi A agar BKPSDM mengevaluasi penerbitan nota dinas menyasar pada akar persoalan, yakni bagaimana sebuah nota dinas bisa mengubah penempatan yang sudah ditetapkan dalam SK. Evaluasi tersebut diharapkan menjawab siapa yang menerbitkan nota dinas, atas dasar apa penempatan diubah, dan apakah perubahan itu pernah dikonsultasikan kepada BKPSDM sebagai pengelola kepegawaian daerah.
Evaluasi juga penting untuk memastikan tidak ada pegawai lain yang mengalami nasib serupa tanpa tercatat dalam sistem kepegawaian. Jika nota dinas dibiarkan menjadi jalan pintas perpindahan tugas, maka tertib administrasi kepegawaian akan melemah dan pengawasan terhadap distribusi tenaga kesehatan maupun tenaga lainnya menjadi sulit dilakukan.
Bagi para PPPK yang terdampak, kejelasan penempatan bukan hanya soal lokasi kerja, tetapi juga soal kepastian hukum atas status mereka. Pegawai yang bekerja di luar SK berisiko dianggap tidak menjalankan tugas sesuai perjanjian kerja, padahal penempatan itu bukan atas kehendaknya sendiri. Karena itu, hasil evaluasi BKPSDM diharapkan sekaligus memulihkan kepastian bagi pegawai yang penempatannya sempat bergeser.
Hingga kini, penegasan BKPSDM bahwa PPPK Paruh Waktu tidak boleh pindah tugas secara sepihak menjadi pegangan utama dalam penyelesaian persoalan ini. Komisi A DPRK Aceh Tenggara mendorong agar evaluasi penerbitan nota dinas segera ditindaklanjuti, sehingga penugasan PPPK di Aceh Tenggara kembali tertib, sesuai SK, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.
Apa poin penting dari berita ini?
- Komisi A DPRK Aceh Tenggara meminta BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara mengevaluasi penerbitan nota dinas, setelah ditemukan penugasan PPPK yang tidak sesuai dengan SK pengangkatan.
- Empat PPPK Paruh Waktu yang dinyatakan lulus untuk bertugas di Puskesmas Jambur Lak Lak, Kecamatan Ketambe, justru ditempatkan di Puskesmas Lawe Sigala Gala.
- Seorang PNS dari Puskesmas Jambur Lak Lak juga mendapat nota dinas untuk bertugas di puskesmas tersebut.
- Kepala BKPSDM Aceh Tenggara, Abdul Syafarudin Siregar, menegaskan bahwa setiap PPPK Paruh Waktu wajib menjalankan tugas sesuai penempatan yang tercantum dalam SK pengangkatan.
- Perpindahan tugas tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nota dinas yang diterbitkan OPD, dan PPPK yang pindah tanpa konfirmasi BKPSDM terancam SK-nya tidak diperpanjang.
- Evaluasi diharapkan menertibkan kembali penempatan pegawai agar merujuk pada SK yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.
