November 16, 2026
Baleg: Revisi UU Tipikor soal Definisi Korupsi Harus Dibahas Terbuka dan Objektif
Politik

Baleg: Revisi UU Tipikor soal Definisi Korupsi Harus Dibahas Terbuka dan Objektif

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Irawan, menilai rencana revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengusulkan perluasan definisi korupsi harus dibahas secara terbuka dan objektif. Usulan itu sebelumnya disampaikan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Irawan, revisi UU Tipikor tidak bisa berdiri sendiri. Pembaruan itu harus dibarengi reformasi hukum yang sistemik, termasuk aturan tentang kemudahan berusaha, perpajakan, kepabeanan, perikanan, dan berbagai undang-undang sektoral lainnya. Alasannya, korupsi bersifat sistemik sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan satu undang-undang.

Perluasan definisi korupsi, termasuk kemungkinan mencakup praktik underinvoicing yang berdampak pada penerimaan negara, menurut Irawan memerlukan kajian mendalam. Ia menilai pembahasan yang tergesa-gesa justru berisiko menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum.

Irawan mengungkapkan dirinya pernah mengusulkan pembaruan undang-undang tersebut dalam rapat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Baleg, namun usulan itu disebut tidak mendapat perhatian yang memadai. Salah satu persoalan yang mendorong perlunya pembaruan adalah penerapan ketentuan tentang kerugian negara dan kerugian perekonomian negara, yang menurutnya belum memberikan perlindungan hukum yang adil bagi orang yang diduga melakukan korupsi.

Selain itu, pembaruan UU Tipikor juga dinilai perlu diselaraskan dengan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) serta filosofi pemidanaan Indonesia. Sejumlah ketentuan yang bisa dikaji antara lain trading in influence dan illicit enrichment, yakni pengaturan tentang pengaruh dalam jabatan dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Meski menekankan kehati-hatian, Irawan menyatakan bila pemerintah menginginkan revisi, langkah itu perlu didukung dan dibahas secara mendalam. Dengan kata lain, dukungan terhadap revisi berjalan seiring dengan tuntutan agar pembahasannya terbuka, objektif, dan berbasis kajian, bukan sekadar perluasan definisi di atas kertas.

Pembahasan revisi UU Tipikor ini menjadi penting karena definisi korupsi menentukan jangkauan penindakan aparat penegak hukum sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Perluasan yang tidak dikaji matang bisa menimbulkan ketidakpastian, sementara definisi yang terlalu sempit berisiko membiarkan modus baru lolos dari jerat hukum.

Apa poin penting dari berita ini?

  • Anggota Baleg DPR Ahmad Irawan menilai rencana revisi UU Tipikor soal perluasan definisi korupsi harus dibahas terbuka dan objektif.
  • Usulan revisi itu disampaikan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.
  • Irawan menilai revisi harus dibarengi reformasi hukum sistemik, termasuk aturan kemudahan berusaha, perpajakan, kepabeanan, dan perikanan.
  • Perluasan definisi, termasuk kemungkinan mencakup underinvoicing, memerlukan kajian mendalam.
  • Pembaruan juga perlu diselaraskan dengan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) dan filosofi pemidanaan Indonesia, dengan kajian atas ketentuan seperti trading in influence dan illicit enrichment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *