Prabowo: Sistem Politik Harus Diperbaiki
Presiden Prabowo Subianto menyerukan perbaikan Sistem Politik dan ekonomi nasional agar kembali sejalan dengan amanat konstitusi. Menurutnya, demokrasi tidak boleh dikuasai pemilik modal besar, sementara perekonomian harus dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
“Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal,” ujar Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Prabowo, tingginya biaya politik untuk menduduki jabatan publik menjadi persoalan yang harus dikoreksi. Ia mencontohkan biaya pencalonan kepala daerah yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sementara biaya untuk menjadi anggota DPR dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar tanpa jaminan keberhasilan.
Prabowo mempertanyakan apakah praktik politik yang membutuhkan biaya besar tersebut sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Ia meyakini mayoritas rakyat Indonesia tidak menginginkan kondisi politik seperti saat ini, di mana uang menjadi penentu utama kemenangan.
Karena itu, Prabowo mengajak para pemimpin politik, termasuk ketua umum partai politik, untuk berani melakukan pembenahan terhadap Sistem Politik nasional. Ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan partai dan melihat adanya kesadaran bersama mengenai perlunya perbaikan.
Sistem Politik dan Biaya Mahal
Sistem Politik dan biaya mahal menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam persoalan yang diangkat Prabowo. Ketika biaya untuk maju dalam pemilihan sangat tinggi, hanya mereka yang memiliki modal besar atau didukung pemilik modal yang bisa bersaing. Akibatnya, demokrasi berisiko dikuasai oleh kepentingan pemilik uang.
Prabowo juga mengaitkan persoalan ini dengan ekonomi. Menurutnya, perekonomian harus dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, bukan semata-mata berdasarkan kekuatan modal. Perbaikan sistem politik dan ekonomi, kata dia, harus berjalan bersamaan.
Seruan Prabowo di hadapan keluarga besar Muhammadiyah ini menjadi pesan politik yang cukup tegas. Ia tidak hanya mengkritik kondisi yang ada, tetapi juga mengajak para pemimpin partai untuk berani mengoreksi penyimpangan. “Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi,” ujarnya.
Apakah seruan ini akan berujung pada perubahan nyata dalam Sistem Politik Indonesia, masih harus ditunggu. Yang jelas, Presiden telah menyatakan secara terbuka bahwa demokrasi yang bisa dibeli bukanlah demokrasi yang dicita-citakan para pendiri bangsa.
Baca juga: WNI Militer Rusia, DPR Soroti Dugaan TPPO
Apa poin penting dari berita ini?
- Presiden Prabowo menyerukan perbaikan Sistem Politik dan ekonomi nasional agar sejalan dengan amanat konstitusi.
- Menurut Prabowo, demokrasi tidak boleh bisa dibeli, disandera, atau dikuasai oleh pemilik modal besar.
- Biaya pencalonan kepala daerah bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sedangkan biaya menjadi anggota DPR bisa Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
- Prabowo mengajak para pemimpin partai politik berani melakukan pembenahan terhadap Sistem Politik nasional.
