Penjurusan SMA 2027 Harus Adaptif dengan Zaman
Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghidupkan kembali penjurusan SMA IPA, IPS, dan Bahasa pada tahun ajaran 2027/2028 harus dijadikan momentum untuk menata ulang pendidikan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 6 November 2026.
Penjurusan bukan tujuan akhir. Ia adalah instrumen yang harus dirancang agar lulusan SMA punya bekal relevan, baik untuk melanjutkan studi maupun masuk dunia kerja, ujar Lestari yang juga Anggota Komisi X DPR RI.
Kebijakan ini didasari oleh evaluasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang menyebutkan bahwa pengetahuan dasar mahasiswa baru selama ini dinilai belum memenuhi harapan perguruan tinggi. Dengan kembalinya sistem penjurusan, diharapkan siswa memiliki kesiapan akademik yang lebih spesifik sebelum memasuki jenjang pendidikan tinggi.
Namun Lestari yang akrab disapa Rerie mengingatkan adanya tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini, terutama terkait sebaran dan kesiapan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah SMA di Indonesia pada tahun ajaran 2025/2026 mencapai 14.810 unit.
Penjurusan SMA dan Tantangan Guru serta Sarana
Rerie menekankan kebijakan ini akan menyentuh puluhan ribu sekolah dengan kondisi sarana dan kualitas tenaga pendidik yang tidak seragam. Keberhasilan penjurusan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Tanpa guru yang terlatih, laboratorium yang memadai, dan bimbingan karier yang kuat, penjurusan berisiko hanya menjadi pengelompokan administratif, tegas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya literasi digital dan kecerdasan artifisial (AI) dalam kurikulum baru. Menurutnya, meski siswa dikelompokkan dalam jurusan tertentu, mereka tetap harus dibekali kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemahaman teknologi agar tidak tertinggal oleh dinamika zaman.
Sebagai langkah konkret, legislator dari Dapil II Jawa Tengah ini mendorong pemerintah untuk melakukan tiga hal utama. Pertama, melakukan audit menyeluruh terhadap ketersediaan guru bidang studi dan fasilitas laboratorium di setiap sekolah sebelum 2027.
Kedua, memastikan siswa memahami konsekuensi pilihan jurusan terhadap prospek studi lanjut dan dunia kerja. Ketiga, melibatkan perguruan tinggi dan dunia usaha dalam evaluasi berkala secara sistematis, bukan ad hoc.
Negara harus hadir memastikan pendidikan menjadi jembatan masa depan. Penjurusan hanyalah alat. Terpenting adalah memastikan setiap anak tumbuh menjadi generasi yang kompeten dan berdaya saing, pungkas Rerie. Baca juga kabar pendidikan lainnya di Try Out TKA 2026 Banten Diikuti 84 Ribu Peserta.
Apa poin penting dari berita ini?
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menghidupkan kembali penjurusan SMA IPA, IPS, dan Bahasa pada tahun ajaran 2027/2028.
- Lestari Moerdijat menilai penjurusan harus dirancang agar lulusan SMA punya bekal relevan untuk studi lanjut maupun dunia kerja.
- Jumlah SMA di Indonesia mencapai 14.810 unit pada tahun ajaran 2025/2026, dengan sarana dan kualitas guru yang tidak seragam.
- Lestari mendorong audit guru dan laboratorium sebelum 2027, pemahaman siswa soal konsekuensi jurusan, serta evaluasi berkala bersama perguruan tinggi dan dunia usaha.
