Pidie Jaya Percepat Pemulihan Pascabencana
Pemulihan Pidie Jaya dipercepat oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pihak. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di kabupaten tersebut.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi di Pidie Jaya, Rabu (11/11), mengatakan penguatan koordinasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana hidrometeorologi. Ia menegaskan bahwa percepatan pemulihan menjadi prioritas karena banyak infrastruktur yang terdampak bencana.
Bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 menyebabkan banyak infrastruktur terdampak dan membutuhkan percepatan pemulihan. Karena itu, Pemkab Pidie Jaya terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta sejumlah balai teknis.
Pemulihan Pidie Jaya: Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Dinas Pekerjaan Umum berperan aktif sebagai lintas koordinasi dalam mengawal percepatan penanganan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, sungai dan muara, kawasan permukiman, penyediaan air minum, hingga pembangunan hunian tetap. Hal itu disampaikan Bupati Sibral Malasyi saat meninjau rehabilitasi sungai di Pidie Jaya pada Rabu (11/11).
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Edi Saputra mengatakan Bupati Pidie Jaya memberikan perhatian serius terhadap percepatan pemulihan infrastruktur dan terus mendorong koordinasi dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat.
Menurut Edi, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dukungan serta kolaborasi berbagai pihak, mengingat sebagian infrastruktur yang mengalami kerusakan merupakan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Koordinasi di antaranya dilakukan dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) dalam melaksanakan pembangunan hunian tetap.
Kemudian, koordinasi juga dilakukan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dalam menangani jalan dan jembatan serta rehabilitasi sejumlah ruas jalan terdampak bencana. Berikutnya, berkoordinasi dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) untuk pengembangan dan penataan kawasan strategis terdampak bencana, termasuk penanganan kawasan permukiman, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta infrastruktur sanitasi dan pengelolaan air limbah.
Upaya ini melanjutkan penanganan banjir yang sebelumnya melanda wilayah itu, sebagaimana diberitakan banjir Pidie Jaya, 32 ribu warga terdampak. Dengan koordinasi yang diperkuat, Pemkab Pidie Jaya berharap program penanganan dapat dipercepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Apa poin penting dari berita ini?
- Pemulihan Pidie Jaya dipercepat lewat penguatan koordinasi Pemkab dengan pemerintah pusat dan balai teknis.
- Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi prioritas.
- Bencana hidrometeorologi akhir November 2025 menyebabkan banyak infrastruktur di Pidie Jaya terdampak.
- Koordinasi dilakukan dengan Kementerian PU, Kementerian PKP, BP3KP, BPJN Aceh, dan BPBPK.
- Penanganan mencakup jalan, jembatan, sungai, permukiman, air minum, sanitasi, hingga hunian tetap.
