KPK Pelajari Pengadaan Influencer Rp14,7 M
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan influencer di dua kementerian selama periode 2024-2026 sebesar Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11) malam.
Selain itu, Budi mengatakan KPK perlu mendalami apakah temuan tersebut merupakan kewenangan pihaknya atau tidak. “Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” katanya.
Sementara itu, ketika ditanya apakah ada dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut, ia mengatakan dua kementerian tersebut perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu. “Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” ujar Budi.
Pengadaan Influencer dan Temuan ICW
Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025-2026.
Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut sebesar Rp14,7 miliar, dengan mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, milik Raffi Ahmad. Bentuk pengadaan jasa tersebut berupa penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni berinisial RA dalam sejumlah acara kementerian.
Temuan ini memicu perdebatan publik tentang penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer. Sejumlah pihak menilai pengadaan tersebut perlu diaudit secara transparan, sementara pihak terkait menyatakan kegiatan itu merupakan bagian dari kampanye dan promosi program kementerian.
KPK kini mempelajari temuan ICW tersebut. Langkah selanjutnya bergantung pada hasil pendalaman, apakah ada unsur pidana korupsi dan apakah perkara itu masuk kewenangan KPK untuk ditindaklanjuti.
Apa poin penting dari berita ini?
- KPK mempelajari temuan ICW soal pengadaan influencer Rp14,7 miliar di dua kementerian.
- ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer pada 2024-2026 dengan kontraktor PT Rans Animasi Indonesia.
- KPK akan menilai ada tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi dan apakah perkara itu masuk kewenangannya.
- KPK meminta dua kementerian mengevaluasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan.
Baca juga: Putusan Praperadilan PN Jaksel Dikabulkan
