Tokoh Simeulue: Pemekaran Aceh Barat Selatan Percepat Pemerataan Pembangunan
Tokoh masyarakat Kepulauan Simeulue, Mohd Riswan R, menilai pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan (Abas) dapat mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah barat selatan Aceh. Pandangan itu ia sampaikan di Simeulue pada Rabu, 28 Oktober 2026, sebagai Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Abas dari unsur Simeulue.
Menurut Riswan, jarak kendali pemerintahan yang sangat luas selama ini menghambat pengawasan, koordinasi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Dampaknya paling terasa bagi masyarakat kepulauan, yang harus menempuh jarak jauh dan biaya besar untuk mengakses layanan pemerintahan. Dengan provinsi baru, kata dia, pelayanan bisa lebih dekat dengan warga dan pembangunan bisa lebih merata.
Gagasan pemekaran tersebut dibahas dalam forum konsolidasi di Meulaboh yang menghadirkan perwakilan dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Simeulue. Pertemuan lintas kabupaten itu menunjukkan bahwa wacana pemekaran tidak hanya disuarakan satu daerah, melainkan dirumuskan bersama oleh daerah-daerah yang berada di koridor barat selatan Aceh.
Mengapa pemekaran dianggap solusi? Riswan menjelaskan, rentang kendali yang terlalu lebar membuat pemerintah sulit mengawasi pembangunan hingga ke pelosok. Koordinasi antarwilayah menjadi lambat, sementara kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar di daerah kepulauan dan pesisir kerap tertinggal dibanding pusat pemerintahan provinsi. Pemekaran diharapkan memangkas rantai birokrasi tersebut.
Bagaimana perjuangan itu akan ditempuh? Riswan menegaskan upaya pemekaran harus dijalankan melalui mekanisme konstitusional dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia mengingatkan agar gerakan ini tidak berhenti pada pernyataan dukungan semata, melainkan disusun secara tertib, dengan dokumen dan tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan itu juga menyiratkan tantangan berikutnya: pemekaran provinsi bukan keputusan yang bisa diambil sepihak oleh daerah. Prosesnya melibatkan kajian, persetujuan politik di tingkat nasional, serta kesiapan fiskal dan kelembagaan daerah yang akan dimekarkan. Karena itu, konsolidasi antar kabupaten menjadi langkah awal yang penting sebelum usulan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi.
Bagi masyarakat Simeulue, isu ini bukan sekadar wacana administratif. Sebagai daerah kepulauan, Simeulue sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut dan udara serta kehadiran layanan pemerintah yang mudah dijangkau. Keterlambatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan kerap berujung pada mahalnya biaya hidup dan terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Dengan demikian, dorongan pemekaran Abas diposisikan sebagai jalan untuk mendekatkan negara kepada warga barat selatan Aceh. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kekompakan daerah pengusul, kelengkapan kajian, dan kesesuaian dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Apa poin penting dari berita ini?
- Tokoh masyarakat Simeulue, Mohd Riswan R, menyebut pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan dapat mempercepat pemerataan pembangunan.
- Rentang kendali yang luas dinilai menghambat pengawasan, koordinasi, infrastruktur, dan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat kepulauan.
- Forum konsolidasi di Meulaboh menghadirkan perwakilan Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Simeulue.
- Riswan menegaskan perjuangan pemekaran harus ditempuh lewat mekanisme konstitusional dan sesuai aturan hukum, bukan sekadar pernyataan dukungan.
